Archive for June, 2010

Repotnya Ngurus KTP di Tempatku

Baru nyadar kalo ternyata saya itu sangat jarang berurusan dengan birokrasi pemerintahan (aparatur negara).  Setelah saya hitung nggak lebih dari jari tangan kiri saya.

Kejadian yang cukup membekas di benak cuma dua kali. Yaitu pertama ketika mbikin sim di polwil. Gara-gara ngomentarin pak silup yang ngasih contoh salah maka ribet lah semua urusan saya terkait ujian sim hari itu (sesi pertama). Beruntung pas sesi kedua silup pengujinya ganti, alhasil semua hasil ujian saya yang sesi dua sempurna.

Pas hasil ujian diserahkan ada tes yang saya tidak lulus. Saya yakin itu pas sesi pertama. Saya lihat hasil print out jawaban saya tidak tercantum nama ataupun nomor ujian. Hm….indikasi kecurangan nih…

Berbekal sedikit logika akhirnya saya dinyatakan lulus tanpa melakukan tes ulang ataupun “membayar lebih”.

Kejadian yang kedua barusan saya alamin kemarin. Ketika sim saya itu sudah mati beberapa hari. Tapi kali ini belum sampe ke markas silup karena ternyata ngurus perpanjangan sim itu butuh fotokopi ktp! Haha…padahal saya sudah bertahun-tahun tidak punya ktp! :mrgreen:

Demi memperlancar urusan saya terkait dengan sim maka sekalian lah saya urus juga tuh ktp. Berusaha jadi penduduk yang baik lah… walaupun kegunaannya belum pernah penting bagi saya selama ini.

Dengan niat yang luhur itu saya berangkat pagi-pagi ke kantor desa. Tak lupa fotokopi kartu keluarga dan pas fotoo berwarna 2 lembar dengan background merah. Map kuning menampung mereka demi alasan kesopanan.

Sampai di kantor desa langsung saya utarakan maksud kedatangan saya. Syukur langsung dilayani tanpa perlu banyak cing cong. Yaps, surat pengantar dari desa sudah saya dapatkan. Berarti tinggal ke kecamatan untuk urusan yang lebih lanjut.

Loket pengurusan ktp di kecamatan ternyata letaknya di gedung paling belakang. Agak aneh letaknya ketika itu menyangkut pelayanan publik. Gosip-gosipnya hal ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar situ untuk jadi perantara (baca: calo) pengurusan ktp. Karena sering kali orang yang mau ngurus ktp itu bingung nyari gedungnya yang mana.

Sampai di depan loket saya ditanyai oleh ibu-ibu yang juga ngantri, “mas, mau ngurus ktp, ya?”. “Iya buk” jawab saya singkat berharap gak ditanyain lagi. Ternyata dugaan saya salah. Beliau bertanya lagi, “dilampiri stts gak mas?”. Stts? apa itu saya kok baru dengar? Ternyata itu adalah tanda bukti kalau sudah lunas pembayaran PBB. Walah, apa hubungannya ktp saya dengan pbb? Daripada saya meneruskan obrolan dengan ibu itu mending saya langsung tanya ke petugas yang jaga loket saja.

Saya tanyakan lagi apa yang sudah saya obrolkan dengan ibuk tadi. Apa hubungannya, pak? Aturannya gitu, mas! jawabnya ketus. Oke lah saya juga tidak terlalu faham apa itu pbb dan hubungannya dengan ktp saya. Daripada berdebat tanpa modal mending saya pulang dulu. Cari info yang terkait hal itu.

Info didapat, semakin bertanya-tanya lah saya. Huh, jawaban petugas tadi sama sekali tak memuaskan.

Sore harinya saya ketemu dengan sekdes menanyakan hal tersebut. Latar belakang kenapa bisa seperti itu berawal dari susahnya masyarakat membayar pbb. Jadi di kecamatan saya dimunculkan kebijakan jika mengurus surat-surat yang berkaitan ke desa/kecamatan harus melampirkan tanda bukti pelunasan pbb. bagus juga sih niatnya, penggalakan pembayaran pajak. Tapi jadi kurang tepat ketika itu dihubungkan dengan ktp.

Dengan kenyataan bahwa ktp itu kebutuhannya penduduk (yang sudah memenuhi syarat tentunya). Jadi bisa dikatakan ktp itu haknya penduduk dan pemerintah lah yang berkewajiban memfasilitasi itu. Lagian juga pemerintah kan yang mewajibkan penduduknya punya kartu identitas!

Ditambah lagi sejak kapan saya punya kewajiban membayar pbb? Lawong yang punya tanah itu orang tua saya. Kok saya yang kena getahnya.

Lebih aneh lagi ternyata pembayaran itu jatuh temponya bulan 9 tiap tahunnya. Nah lo, kan juga nggak salah kalau orang tua saya belum membayar itu.

Ketemu sekdes ternyata juga belum memuaskan saya. Maka kades lah rujukan saya selanjutnya.

Pak kades memberikan jawaban yang agak berbeda. Beliau juga mempertanyakan kebijakan yang aneh tersebut. Lebih jauh lagi harusnya kalau namanya kebijakan kan harus fleksibel. Nggak boleh saklek gitu. Belum lagi kalau warga itu status rumahnya ngontrak, sudah tentu dia tidak punya tanah dan rumah yang ditempati pun bukan dia wajib pajaknya. Kan jadi aneh kalau dia masih dituntut untuk melampirkan syarat itu.

Walaupun agak berbeda dan tertangkap kesan kalau pak kades juga pada pihak saya ternyata juga gak bisa berbuat apa-apa terkait kebijakan itu.

Tak ada jalan lain maka saya harus menemui pak camat nih. Selaku orang yang membuat kebijakan itu.

Pertemuan denga pak camat cukup tegang juga. Bukan karena saya grogi atau sebaliknya tapi karena perbedaan penyikapan tentang permasalahan ini. Sayang sekali pak camat tidak bisa menangkap substansi yang saya sampaikan. Malah muncul kesan kalau saya cuma pingin urusan saya cepet selesai saja. Kalau cuma itu mah gampang, cukup kasiha amplop, tunggu di rumah, tahu-tahu ktp jadi. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Saya tahu ada yang gak bener, dan sayang sekali saya tidak mampu untuk menahan keinginan saya untuk tidak bertindak..

Hm….cuma urusan ktp saja sampai sepelik ini.

Kesan yang saya tangkap dari kejadian ini adalah, pemerintah/aparatur negara yang seharusnya menjadi pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat sudah berubah fungsi jadi penguasa. Penguasa yang menggunakan kuasanya untuk mengancam masyarakat. Mengancam tidak memberi sim kalau tidak mengikuti “aturan main” mereka. Mengancam tidak memberi ktp kalau tidak membayar pbb. Apa-apaan ini?

Kan juga tidak baik menjalankan pemerintahan dengan pendekatan ancaman. Harusnya penyadaran lah yang lebih diutamakan.

Ah, saya mah tidak tahu gimana caranya menyadarkan masyarakat. Apalagi kalau ditanya biayanya berapa. Saya mah rakyat kecil, cuma bisa teriak pelan (hah teriak kok pelan) ketika kaki saya kejepit. Cuma bisa menyuarakan apa yang saya rasakan. Kalau saya tahu caranya atau lebih jauh lagi solusinya tentu sekarang saya sudah jadi pemerintah….


June 2010
M T W T F S S
« Mar   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930